rpjp nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. rpjp nasional

Berita Pembangunan. 52. Sementara RPJM (Re ncana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah. 4. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJMdengan RPJP Nasional. (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. PJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan R Program Gubernur; b. (4) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional; 2. Dokumen Rancangan RPJPN 2025-2045 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Berita Pembangunan - Senin, 11 September 2023 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025. Pentahapan rencana pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan. RPJP dan RPJM Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN: RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya. (3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang. (2) RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden. Nasional. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Kata Pengantar. Kegiatan konsultasi publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Wakatobi periode 2018-2027 pada tanggal 25 November 2017 dihadiri narasumber/ahli dari Universitas Halu Oleo Bapak Dr. Ketiga, dari segi materi pembangunan, RPJP Nasional hanya memuat hal-hal yang mendasar tidak banyak berbeda dengan GBHN. : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah. RPJP Nasional ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh. D. 2. Rancangan awal RPJP Nasional yang telah disusun dan telah dikonsultasikan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. KETENTUAN PERALIHAN 10. Dokumen RKT BKP Tahun 2021 revisi ke-2 akan dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi BKP dalam melaksanakan kegiatan selama periode bulan April sd Desember Tahun 2021, yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan berkelanjutan selama. Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. UUD 1945 b. Pasal 8 (1) RPJP Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan : a. Kementerian PPN/Bappenas memulai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai proses awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sumber :. The RPJPN, a development plan that covers 20 years, aims to achieve the development goals as mandated in the Preamble to the Constitution of 1945. Parigi Moutong yang mengacu pada RPJP Nasional, dan RPJP Provinsi. RPJP Nasional 2005-2025 yang berisikan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional adalah produk dari semua. bahwa Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Bahkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena. Hubungan perencanaan nasional, pusat, dan daerah dalam periode jangka panjang (20 tahun) yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan menengah (RPJMN) (5 tahun) adalah sebagai berikut: Gambar 4. (2) Arah pembangunan nasional dalam RPJP Nasional berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJP. bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Didalam prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 -- 2025 (UU No. 25 Tahun 2004. (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Unduh File. 5 o Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini. Pentahapan rencana pembangunan nasional. RPJP memiliki rentang. Agenda pembangunan lima tahunan terakhir dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 tersebut akan fokus ke pembangunan sumber daya manusia. Sistematika Penulisan RPJPD RPJP 1/2 Bab I PENDAHULUAN 1. Berikut ini tidak termasuk agenda utama pembangunan nasional jangka menengah,. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. (2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Renstra yang telah ditetapkan ini, dijabarkan ke dalam Rencana. Pasal 4 (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. II. RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden. Persiapan Sebelum Melakukan RJP. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005– 2025 dengan Undang-Undang; Mengingat: 1. Perkuat Rancangan Awal RPJPN 2025-2045, Bappenas Undang Pengusaha dan Akademisi. ID : 7 HLM. Tahapan dan Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). MAKSUD DAN TUJUAN RPJP Departemen Perhubungan sebagai dokumen perencanaan pembangunan transportasi nasional untuk jangka waktu 20 tahunDengan menggunakan bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945 Pasal 3 Ayat (1), UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3), UU Nomor 7 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Meteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanan Pembangunan. Pembangunan daerah , penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya. Dalam penyusunannya harus memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pasal 13 (1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang -undang. Visi pembangunan nasional. JAKARTA, KOMPAS. Pentahapan rencana pembangunan nasional. Pasal 11 (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat DIDIE SW. RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah4. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023. “RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Acara tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Danau Sentarum. Ketentuan lebih rinci termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan. 1. Undang-undang (UU) NO. Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). visi, misi, dan program prioritas calon Presiden; dan/atau b. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) C. embaga . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pasal 5 (1) Dalam rangka menjaga. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN didefinisikan sebagai sebuah penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia. Bahanbagi penyusunan RPJP II (2025–2045) dan sekaligus 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia serta referensi RPJMN Teknokratis 2020-2024. Kebijakan Umum 3. Reformasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah berdasarkan Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang se lanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 5. Gagasan pembentukan Taman Nasional Wakatobi sudah dimulai sejak tahun 1989 silam. Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 tidak dapat. berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional/Daerah. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: jdih@bappenas. RPJP Nasional digunakan selama 20 tahun dan diterjemahkan oleh kementerian atau lembaga terkait hingga ketingkat daerah. Untuk menjamin kegiatan. Pendahuluan : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) memiliki empat misi, yaitu menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian. berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan. “Penyusunan. KELEMBAGAAN 9. JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk. DPRD DKI Jakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. lanjutnya menjadi pedoman bagi . HR. RPJP Kota Medan adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh segenap stakeholders, yang berisi tentang Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kota dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) ditunjuk berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: 162/Kpts-II/1995 dengan luas ± 108. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang 8. 1. 4. - Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004. Dokumen ini berisi hasil evaluasi akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun oleh Bappenas. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. MAKALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RPJP-N & RPJP-D) on October 27, 2015. RPJP NASIONAL RPJP DAERAH Visi dan Misi & Program Presiden Progran Kepala P E M E R N T A H D A E R A H P E M E R I N T A H P U S A T R A H RENSTRA SKPD . Penetapan RPJP Nasional Pasal 7 RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang TahunRancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan. (2 ) Arah pembangunan nasional dalam RPJP Nasional berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJP. PENGERTIAN Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20tahun ke depan yang mencakupi kurun. com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Rancangan Awal RPJP Nasional digunakan sebagai bahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang PJP Nasional tahun 2005-2025 merupakan pengganti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sudah dihapus sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah. 25 Tahun 2004. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005­2009, RPJM Nasional II Tahun 2010­2014, RPJM Nasional III Tahun 2015­2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020­2024. Apabila perhitungan berlakunya RPJP Nasional maupun RPJP Daerah, dimulai pada awal Tahun Anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, maka keseluruhannya perhitungannya menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Kerangka Ekonomi Makro 4. Foto: Dok MPR. RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi. pembangunan jangka menengah. Penetapan RPJP Nasional Pasal 7 RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. 1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RPJM NASIONAL KE-III TAHUN 2015-2019 DENGAN RPJP TAHUN 2005-2025 I. RPJM merupakan penjabaran dari RPJP, sehingga RPJM wajib merujuk ke RPJP. 1 Latar Belakang Rencana Pembangunan 1. Materi • Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah • Kerangka Pembangunan Berkelanjutan • Tantangan RT RPJMN 2015-2019 • Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Sasaran RPJMN 2015-2019. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. 7. RPJP Nasional ditetapkan dengan undang-undang. disebutkan pada Bab III. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf. go. Untuk memberikan arah menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa [Jawaban Salah] b. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Bagian Kelima Penetapan RPJP Nasional Pasal 7 RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. Undangan berlaku yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah. Dengan segera berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Kementerian PPN/Bappenas kini menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman visi, misi, dan arah pembangunan Indonesia untuk 2 dekade mendatang, menyambut 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045. Tiga Rekomendasi Penting untuk Capai Ketahanan Air Nasional di 2021. Bahwa UU No. Perlu diketahui, bahwa Indonesia telah memulai pemberlakuan kebijakan otonomi daerah sejak diresmikannya Undang-undang. Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). Maluku Utara dan RPJP Nasional yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Perda Nomor 12 Tahun 2005 wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni dari sisi substansi dan jangka waktunya. 10, JDIH. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Senin, 02 Okt 2023 06:00 WIB. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. Untuk menjamin kegiatan. RPJP Nasional digunakan selama 20 tahun dan diterjemahkan oleh kementerian atau lembaga terkait hingga ketingkat daerah. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDO. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Nasional 2. Pentahapan rencana pembangunan nasional. 1. (1 ) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Pasal 4. id. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJM Nasional. BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Jl. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Pendaftaran capres-cawapres akan berlangsung pada Oktober 2023.